Anugerah Saparinah Sadli Tahun 2016


Hapuskan Perkawinan Anak Perempuan

Tema ini dipilih karena keprihatinan terhadap tingginya praktik perkawinan anak perempuan di Indonesia. Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-2 tertinggi perkawinan anak di ASEAN setelah Kamboja, bahkan dikalangan negara Islam berada di peringkat ke-22. Yang dimaksud dengan perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan seseorang pada usia anak yaitu berusia sampai dengan 18 tahun.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2008 menunjukkan 34,5% anak perempuan di Indonesia menikah pada usia kurang dari 19 tahun. Data perkawinan usia anak di tingkat propinsi yang diolah dari data usia kawin pertama untuk kategorisasi usia kurang dari 15-18 tahun selama 2010-2015 masih tinggi: tertinggi di Jawa Timur 27,33% (2010 ), tertinggi Kalimantan Selatan 21,74% (2015), berdasarkan Data Statistik Susesnas yang dilaporkan Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Perkawinan anak perempuan berakibat buruk pada masa depan anak perempuan baik dari perkembangan psikologis, intelektual dan kesehatan fisik, serta berkontribusi langsung pada tingginya tingkat kematian ibu melahirkan, tingkat putus sekolah di kalangan anak perempuan dan pada akhirnya tingginya kemiskinan absolut yang menimpa kelompok perempuan.

Hal ini akan menghambat capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia khususnya butir 5.3 mengenai penghapusan perkawinan anak perempuan dan pemaksaan perkawinan anak perempuan di tahun 2030, serta tujuan–tujuan yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Indonesia. Bahkan berbagai investasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bidang pendidikan seperti wajib belajar, sekolah gratis dan subsidi, BPJS dan lain-lain akan sia-sia bila fenomena perkawinan anak perempuan tetap tinggi. Pemerintah, Lembaga masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan terus melakukan berbagai upaya intervensi, advokasi dan kerjasama untuk penghapusan perkawinan anak perempuan di Indonesia.

Sambutan

Kami merasa sangat bahagia dan bersyukur bahwa empat belas tahun setelah gagasan Anugerah Saparinah Sadli diluncurkan dan dua belas tahun setelah penganugerahan yang pertama, kami masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan acara ini. Tentu hal ini tidak terlepas dari dukungan luar biasa dari Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang telah memberikan dukungan moril dan material untuk acara ini.

Anugerah Saparinah Sadli bermula dari keprihatinan kami atas kondisi ketidakadilan jender dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pada tahun 2002, sekelompok sahabat dan murid-murid Ibu Saparinah Sadli untuk meluncurkan gagasan Anugerah Saparinah Sadli bagi perempuan-perempuan Indonesia yang mendedikasikan hidupnya bagi tercapainya keadilan jender di Indonesia.

Ciri khas yang membedakan Anugerah Saparinah Sadli dari berbagai penghargaan sejenis di Indonesia adalah Anugerah ini tidak digagas oleh Ibu Saparinah Sadli sendiri, melainkan oleh para sahabat dan murid Ibu Saparinah Sadli dengan visi mengelukan perempuan-perempuan yang inspiratif seperti Ibu Saparinah Sadli yang peduli dan berani memperjuangkan keadilan bagi perempuan pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, bersedia melakukan berbagai cara untuk menghapus kekerasan dari muka bumi, bersikap sederhana, rendah hati, inklusif dan memiliki integritas yang tinggi.

Kami merasa bangga bahwa para penerima Anugerah Saparinah Sadli sejak tahun 2004 adalah perempuan-perempuan luar biasa yang kemudian melanjutkan perjuangannya dan meraih capaian-capaian baru, bahkan ada yang memperoleh capaian internasional seperti ibu Aleta Ba’un, penerima Anugerah Saparinah Sadli tahun 2007 yang kemudian memperoleh Goldman Environmental Prize pada tahun 2013, Nani Zulminarni, penerima Anugerah tahun 2012 yang kemudian memperoleh Global Fairness Initiative Award serta The Asia Foundation’s Lotus Leadership Award, keduanya pada tahun 2014. Akhirnya, Baihajar Tualeka, penerima Anugerah Saparinah Sadli 2012 juga memperoleh kehormatan menerima Indonesian Women of Change Award dari Pusat Kebudayaan @America yang disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Scott Marciel, pada tahun 2013.

Tahun ini kami memilih tema Hapuskan Perkawinan Anak Perempuan berdasarkan keprihatinan atas tingginya angka perkawinan anak perempuan di Indonesia yang memiliki implikasi negatif khususnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan, namun juga bagi keluarga dan masyarakat secara umum. Kami berharap bahwa dengan tema ini, pemerintah dan lembaga-lembaga politik akan tergerak untuk menangani fenomena sosial secara permanen.

Penyelenggaraan tahun ini memiliki arti khusus bagi kami karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ibu Saparinah Sadli yang ke 90. Kami ingin mengajak Bapak, Ibu dan Saudara sekalian untuk turut merayakan capaian Ibu Saparinah Sadli pada usianya yang ke 90 dan masih tetap giat dan aktif menyumbangkan pikirannya bagi keadilan jender. Bahkan untuk tema Anugerah tahun ini, Ibu Saparinah Sadli turut serta secara aktif memberi masukan bagi seleksi penerima Anugerah.

Akhirnya, kami secara khusus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan Anugerah Saparinah Sadli, khususnya para donatur. Aspek finansial tetap menjadi tantangan terberat kami, sehingga beban kami sangat diringankan dengan adanya pihak - pihak yang tetap berkomitmen mendukung kami dari aspek finansial. Semoga target kami untuk menciptakan sebuah Dana Abadi bagi Anugerah Saparinah Sadli akan tercapai dengan bantuan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian.


Keynote Speech

dr. Nafsiah Mboi, Sp. A., MPH

Sambutan Kunci pada Malam Anugerah Saparinah Sadli

Jakarta, 24 Agustus 2016


Yth. Ibu Sap Sadli, yang saya banggakan, Ibu-Bapak dan para sahabat, ”fans” ibu Sap yang juga pejuang2 kesetaraan gender, dan perlindungan hak2 anak yang saya sayangi,

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh, Salam Damai dan Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk merayakan HUT Ibu Saparinah Sadli serta pemberian Anugerah Saparinah Sadli tahun 2016.

Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan usia yang panjang, dan penuh berkah kepada Ibu Sap, seorang ilmuwan dan aktivis, dan kita berterima kasih karena ibu Sap selama hidupnya telah memberikan contoh teladan serta bakti nyata kepada Bangsa, tanah air serta kita semua.

Hadirin yang saya hormati,

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk diminta menyampaikan sambutan kunci pada acara yang sangat penting ini, yaitu tentang Penghapusan Pernikahan Anak, suatu topik yang sangat dekat dihati saya. Pernikahan Anak yaitu pernikahan sebelum pengantin berusia 18 tahun, terkait erat dengan masa depan bangsa kita – bukan hanya masa depan perempuan - melainkan seluruh generasi Bangsa Indonesia.

Kondisi ibu dan ayah yang sehat fisik, mental, dan sosial, terdidik, bahagia, sejahtera sangat menentukan kualitas anak yang dilahirkan, diasuh dan dididiknya. Dengan demikian juga menentukan kualitas Bangsa Indonesia di masa depan, sebab peran orang tua, dan secara istimewa, peran IBU sangat penting dan sentral dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Saya bagi sambutan saya ini dalam 3 bagian: secara singkat saya ingatkan kembali dampak negatif Pernikahan Anak, khususnya dampak buruk bagi anak perempuan; disusul dengan upaya2 yang telah dan bisa dilaksanakan untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Saya akan tutup dengan ajakan untuk mempercepat upaya mengikis kebiasaan pernikahan Anak di Indonesia, demi menyelamatkan anak2 kita, keluarga, masyarakat dan Bangsa pada umumnya.

Pernikahan Anak, adalah kebiasaan buruk yang masih terjadi di berbagai negara di dunia. Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak, di ASEAN nomor dua tertinggi setelah Kamboja.

Dewasa ini, masyarakat dunia berusaha untuk bersama-sama mengurangi bahkan menghapuskan pernikahan anak. Mengapa?

Hadirin yang saya hormati,

Alasan untuk menghapus pernikahan Anak cukup banyak dan kompleks, namun pada kesempatan ini saya ajak kita fokus pada Pernikahan Anak sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan dampaknya pada kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi. Pernikahan Anak secara langsung merampas Hak-hak anak itu untuk tumbuh kembang secara optimal, merampas hak-nya untuk bermain, bersekolah, bergaul dengan teman se-usianya, haknya untuk mendapatkan perlindungan orang tua.

Seringkali pernikahan anak berakir dengan perceraian, atau bahkan ditinggal begitu saja oleh suaminya tanpa diberi nafkah, sehingga ibu yang masih usia anak ini harus menghidupi diri dan anaknya sebagai single parent atau jadi beban keluarga. Pendidikan yang rendah menyebabkan dia sulit dapat pekerjaan atau hanya pekerjaan yang berpenghasilan rendah bahkan tidak jarang anak perempuan ini dapat terjerat dalam prostitusi dan perdagangan manusia. Pernikahan Anak bisa berakibat kemiskinan yang berkelanjutan.

Risiko fungsi dan kesehatan reproduksi, yang dihadapi seorang anak perempuan yang hamil dan melahirkan, merupakan daftar yang panjang a.l. rusaknya alat2 reproduksi yang sebenarnya belum siap untuk persetubuhan dan kehamilan. Akitbatnya, antara lain keguguran berulang, bayi lahir cacat/ berkebutuhan khusus, lahir prematur, berat badan rendah. Sedangkan ibu muda ini al dapat mengalami depresi, anemia, perdarahan waktu persalinan yang bisa berakibat kematian Ibu yang masih usia anak ini, infeksi penyakit menular seksual, dan kanker mulut rahim

Hadirin yang saya hormati, Syukur alhamdulillah, kesadaran akan hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak dan perempuan telah berdampak pada semakin terkikisnya tradisi pernikahan di banyak tempat. Secara umum, beberapa strategi yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemda bersama masyarakat sipil di Indonesia untuk menghentikan pernikahan Anak di Indonesia antara lain :

  1. Perbaikan berbagai Peraturan perundangan dan kebijakan, termasuk peraturan Bupati, Surat edaran Gubernur dll

  2. Penundaan pernikahan dengan peraturan wajib belajar 12 tahun

  3. Pemberdayaan anak perempuan dengan berbagai informasi dan ketrampilan, dan memfasilitasi anak perempuan agar dapat berpendidikan paling kurang sampai selesai SMA atau setingkat

  4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran orang tua, tokoh2 agama, tokoh2 adat, dan orang2 kunci tentang bahaya dan dampak pernikahan anak,

  5. Pemberian insentif/ bantuan ekonomis bagi anak perempuan dan keluarga miskin, terutama didaerah dimana pernikahan anak masih tinggi.

Tanpa masuk dalam perdebatan benar tidaknya atau validitas data2 yang kita miliki, kita boleh mengacungkan jempol, karena menurut analisa UNICEF, bersumber pada data statistik BKKBN (dari SUSENAS 2010-2011 dan statistik Kesejahteraan Rakyat 2012-2015), agaknya ada tren penurunan pernikahan Anak di Indonesia dari 12.26% tahun 2010 menjadi 8,15% di tahun 2013. Sayangnya, menurut sumber data diatas, agaknya dari tahun 2013 sampai 2015 hampir tidak ada lagi perubahan. Kalaupun ada penurunan, tidak diketahui apakah yang lebih banyak turun jumlah perkawinan anak laki2, atau perempuan, karena datanya tidak gender disaggregated.

Disamping itu, kita tahu di Indonesia sering ada pemalsuan, apakah disini tidak ada pemalsuan usia pernikahan? Apakah diketahui, berapa anak yang dinikahkan dibawah tangan, biasanya dengan laki2 yang jauh lebih tua, tanpa ada catatan resmi, tanpa sepengetahuan anak perempuannya? Saya serahkan jawabannya kepada teman2 para peneliti.

Sebagai penutup, saya ajak kita sekalian untuk mempercepat penghapusan pernikahan anak di bumi Indonesia. Selain berbagai upaya yang telah dan sedang dilaksanakan, mari kita tingkatkan penggunaan “legal tools” yang baru, perluas fokus sasaran dan teman2/allies untuk kerjasama

Yang saya maksudkan dengan legal tools “baru” untuk advokasi dan action disini, adalah peraturan perundangan dengan pendekatan Perlindungan & Hak2 Anak, yang selama ini kurang/ belum banyak dipakai.

Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Hak2 Anak (KHA) pada tahun 1990 dengan Kep Pres no 36/1990. 12 tahun kemudian setelah perjuangan yang cukup gencar barulah disahkan UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berlandaskan UUD 45 dan prinsip2 KHA. 12 tahun kemudian UU ini diperbaharui dengan UU no 35 tahun 2014 yang kemudian ditambah lagi dengan Perpu no 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU Perlindungan Anak.

Ada hal2 menarik dalam perubahan UU ini yang seyogyanya dapat kita tingkatkan dalam sosialisasi, advokasi bahkan action untuk menghentikan pernikahan anak. Saya sebut beberapa contoh al:

Menurut pengalaman saya sebagai dokter spesialis anak dan aktivis Hak Anak, persetubuhan antara seorang anak perempuan (apalagi usia dibawah 16 tahun) dengan laki2 dewasa harus dikategorikan kekerasan seksual karena dampak mental dan fisik, terutama trauma pada alat2 reproduksi anak perempuan itu. Pertanyaan saya: berapa banyak anak perempuan dibawah 16 tahun yang dinikahkan dengan laki2 dewasa (sering secara paksa atau tanpa sepengetahuan anak tersebut) ?

Terjadinya Pernikahan Anak disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidak-adilan gender. Oleh karena itu, memperluas fokus kelompok sasaran kita dengan peningkatan keterlibatan dan aksi positif laki2 sebagai subjek dan objek sangat penting dalam perjuangan kita menghapuskan Pernikahan Anak. Sebagai contoh, pelibatan laki2 sejak perencanaan, aksi “men to boys dan men to men workshops” di beberapa negara sangat efektif untuk merubah pandangan dan perilaku laki2 termasuk perilaku seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang sering dianggap sebagai bukti budaya “macho”.

Ajakan untuk peningkatan dan perluasan kerjasama, timbul karena dalam web search, yang kami temukan hanya 4 kementerian dan 1 badan pemerintah yang ada program dan anggaran khusus untuk menghentikan permikahan anak yaitu kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PP&PL), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BKKBN. Mari kita dorong lebih banyak kementerian dan lembaga yang mengalokasikan anggaran dan berperan aktif, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, TNI, POLRI dll, demikian pula organisasi kemasyarakatan, media massa dan media sosial, bahkan private sector yang peduli anak dan kualitas manusia Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Akirnya, sekali lagi, saya mengajak kita semua, untuk bersama-sama meningkatkan upaya dan mempercepat tercapainya Penghapusan Pernikahan Anak di Tanah Air tercinta ini, demi kebahagiaan, dan tumbuh kembang anak-anak kita dan demi masa depan Bangsa Indonesia .

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.


Profil Penerima Anugerah

Ibu Yuni (Sri Wahyuningsih, SH, S,Pd, kelahiran Bondowoso 24 April 1978) merupakan salah satu perinti dari Paguyuban Guru Peduli Kesehatan Reproduksi (PGP Kespro), yang didirikan berdasarkan komitmen dari sekelompok guru di Kabupaten Bondowoso yang ingin mensosialisasikan betapa pentingnya upaya untuk mencegah pernikahan dini (perkawinan usia anak) dan dampak buruknya terhadap anak. Para guru dari SMP Negeri dan Madrasah (dari 5 kecamatan Bondowoso) tergerak dan berkomitmen setelah mengikuti pelatihan tentang Kesehatan Reproduksi yaang diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Kesehatan Perempuan dan Bupati Bondowoso sejak tahun 2012.

Saat ini ibu Yuni berprofesi sebagai guru mengajar Pendidkan Kewarganegaraan (PKN) di SMPN 1 Tamanan, Bondowoso. Dalam PKPKR ia mengemban tugas dan bertanggung jawab di bidang Pendidikan Kesehatan Reproduksi, dan sering mengunjungi dan diundang ke berbagai tempat dan desa untuk menyampaikan materi pendidikan Kesehatan Reproduksi kepada berbagai kelompok diantara- nya siswa, orang tua, bahkan juga kepada tenaga kesehatan di lapangan.

“Kalau Ibu Yuni menyampaikan materi Kespro, sering disangka dokter saking pinternya ngejelasin materinya.” – Ustad Taufiq, Ketua PGP Kespro Bondowoso. Pemahaman Ibu Yuni mengenai Kesehatan Reproduksi sangat baik, hingga terkadang orang mengira dia seorang dokter atau bidan, oleh karena sangat fasihnya dan kemampuannya untuk menyampaikan materi Kesehatan Reproduksi. Ia juga menjadi salah satu anggota Paguyuban Guru yang mengisi sesi konsultasi Kesehatan Reproduksi di radio lokal selama 1 tahun.

Sebagai seorang guru di pinggiran, memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi satu tantangan tersendiri bagi Ibu Yuni. Menurut pendapatnya, karena topik-topik terkait organ dan kesehatan reproduksi itu masih dipandang tabu atau memalukan untuk dibahas, tidak hanya dikalangan siswa, tapi juga dikalangan orang tua. Selain kepada siswa pelajar di sekolah, materi dan pengetahuan mengenai Kesehatan Reproduksi juga disampaikannya kepada keluarga, dan kelompok pengajian.

“Mulai dari penjelasan mengenai organ, dampaknya untuk anak, karena masyarakat kita itu sangat awam, menikahkan anak di usia dini itu resikonya tidak mereka pikirkan sebelumnya. Yang mereka pandang itu kalau anak sudah menikah, apalagi mendapatkan orang yang ekonominya mapan.” – Ibu Yuni

“Tanggung jawab kita itu tidak hanya terfokus pada pendidikan kepada anak, tapi juga memberikan pemahaman kepada orang tua.”– Ibu Yuni

Ibu Yuni sendiri merupakan salah satu perempuan yang menolak untuk dijodohkan dan memilih untuk melanjutkan studinya di Surabaya. Keputusannya untuk melanjutkan studi menjadi konflik dalam keluarganya. Ia menikah pada usia 23 tahun, tetapi pada waktu itu ia sudah dikucilkan oleh keluarganya. Ibu Yuni yang awalnya merupakan cucu kesayangan Mbah (kakek), menjadi cucu yang tak dipedulikan. Relasi Ibu Yuni dengan keluarganya mulai membaik setelah Kakeknya meninggal. Karena Ibu Yuni dan saudara-saudara diberikan warisan pendidikan, mereka mulai dipandang baik oleh kerabat-kerabatnya. Selanjutnya mereka kemudian mengikuti teladan dari keluarga Ibu Yuni dan kini mereka menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat perguruan tinggi. Menurut Ibu guru Yuni, pemahaman orang tua menjadi faktor yang penting dalam mencegah pernikahan perkawinan anak perempuan, dengan adanya fokus untuk memberikan pendidikan pada anak mereka. Sekarang, banyak orang tua tidak mau anaknya menjadi seperti mereka, maka mereka mengusahakan pendidikan setinggi-tingginya bagi anaknya. Pandangan ini berbeda dengan pandangan orang tua di jaman dulu, yang melihat bahwa pendidikan itu tidak penting ketimbang membantu orang tuanya bekerja.

Sumber: Wawancara dengan informan pada hari Minggu, 14 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB di kediaman informan di Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso

Press Release

Press Coverage

Dokumentasi